About intelijen indonesia
About intelijen indonesia
Blog Article
Theo Kelen, Jayapura – The Indonesian authorities is taken into account to not be seriously interested in resolving the armed conflict in Papua. An tactic of tranquil dialogue should keep on for being encouraged being an energy to resolve the conflict in Papua, but the government has disregarded this.
yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.
Peran untuk melakukan vaksinasi secara langsung ke masyarakat akan lebih tepat jika dilakukan oleh orang yang memang ahli di bidang kesehatan misalnya Kemenkes.
Soeharto’s strategy while in the nineteen seventies was to produce ‘contestation’ involving institutions so that they might hardly ever ‘unite’ in opposition to Suharto, who wound up positioning all intelligence companies underneath his direct Management. Although Soeharto specified BAKIN for a strategic intelligence company, he did not instantly disband KOPKAMTIB and Opsus. Soeharto also ‘strengthened’ the figure with the “Intelligence Assistant” underneath the Ministry of Defense and Safety who was envisioned to immediate concurrently the ABRI’s (Commander on the Armed Forces from the Republic of Indonesia) managed territorial military services intelligence units, KOPKAMTIB, and BAKIN, which often ran overlapping functions as well as competed Using the aim of securing Soeharto’s pursuits.
Di satu sisi badan intelijen tahu kepentingan clientnya, sebaliknya sang customer juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh badan intelijen agar dapat menghasilkan produk intelijen yang bermutu one .
The instant of Sumpah Pemuda (Young Male Oath) passed off eighty four many years ago, reflecting the spirit of nationalism that continues to be very important With this Reformation era. This paper endeavors to dig deeper meaning of Sumpah Pemuda in its pre-independence era and applying it to our modern day problem.
Di dalam siklus intelijen kerap terjadi kegagalan yang mengakibatkan pendadakan strategis. Kegagalan dapat terjadi dalam setiap tahap siklus ini. Kegagalan intelijen dalam kasus bom Bali I pada 12 Oktober 2012 lebih disebabkan oleh kegagalan costumer pada saat itu melakukan pengawasan terhadap kelompok teroris dan juga tidak adanya kepercayaan dari situs web costumer kepada produser. Sebenarnya produser telah mendapatkan informasi pada tahun 1998, mereka sudah punya dokumen soal JI dan sudah disampaikan kepada AS, tapi malah dianggap remeh informasi tersebut.
Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.
Ongoing dialogue in your home of Agent on the EIT Law revision expands the scope of hoax criminalization (Post 45C) by which includes prohibiting the unfold of Bogus information and facts that triggers trouble/chaos (‘keonaran’) within the Group.
Menarik untuk disampaikan bahwa intelijen memiliki kekhasan tersendiri, jangan diartikan intelijen bagian dari militer atau polisi.
Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari United States Intelligence Neighborhood di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan.
atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.
Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Vehicle artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.
Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.